TIMES JOMBANG, JOMBANG – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Jombang (IKA PMII Jombang) menyebut birokrasi Pemkab Jombang tidak mampu menterjemahkan Asta Cinta pasangan Bupati - Wakil Bupati Jombang, H. Warsubi - KH. Salmanuddin Yazid atau Gus Salman (WarSa).

Hal tersebut disampaikan oleh Samsul Rizal Sekretaris IKA PMII Jombang usai agenda rutin Ngaji Anggaran dengan tema “Telaah Kritis APBD Jombang 2026” yang diselenggarkan oleh PC IKA PMII Jombang di Padepokan Al-Adhim Mojongapit, Kecamatan/Kabupaten Jombang, Jumat (21/11/2025) malam.

Dalam sesi diskusi membedah anggaran R-APBD Jombang 2026, Samsul Rizal menyimpulkan tim penyusun anggaran dari Pemkab Jombang belum bisa menterjemahkan Asta Cita WarSa secara efektif melalui kebijakan program dan anggaran. Menurutnya, dalam janji politiknya Bupati-Wakil Bupati Jombang, Warsubi-Salman membuat jargon “Mbangun Deso Noto Khuto”. Pemerintah Kabupaten Jombang akan lebih memperhatikan pembangunan desa.

“Dalam R-APBD Jombang 2026, kami belum melihat program yang memprioritaskan pembangunan desa atau yang langsung bersentuhan dengan desa secara efektif dan terintegrasi,” ungkapnya dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Minggu (23/11/2025).

Dalam hal ini, Pemkab Jombang malah blunder dengan mengesahkan program pengadaan sepeda motor (Sekelas merek PCX atau NMAX) untuk kepada desa (Kades) yang sebenarnya itu bukan kebutuhan urgent.

“Masyarakat menanyakan relevansi dan banyak yang tidak setuju pengadaan motor. Apa relevansi dan efektifitasnya bagi peningkatan layanan pemerintahan desa untuk kemajuan dan kesejahteraan desa,” tuturnya.

"Pengadaan motor itu usulan siapa ?. Sarana dasar untuk pemajuan layanan pemerintahan desa kepada masyarakat kan bukan motor," tambahnya.

Mantan aktivis mahasiswa Nahdliyin itu, juga menyoroti program unggulan WarSa yang ingin menciptakan “Satu dusun, satu wirausaha” justru tidak tersentuh di R-APBD Jombang. 

“Ini sebenarnya program bagus, tapi skemanya seperti apa? Juga belum jelas. Kalau misalkan program ini jalan, bukan tidak mungkin apa yang dicanangkan Bupati tentang Desa Mantra akan terwujud,” ungkapnya.

Sementara itu, Hafiz Muaddab akademisi Mahasiswa Doktoral Universitas Negeri Malang yang ikut dalam kegiatan tersebut mengatakan Desa Mantra membutuhkan fondasi fiskal yang seimbang: keberlanjutan anggaran, keberanian investasi, dan pemerataan manfaat. Tanpa keseimbangan tiga elemen ini, pembangunan hanya bergerak pada level administratif, bukan transformasi struktural.

Ke depan, pemerintah Jombang perlu menempuh strategi pemulihan belanja modal secara bertahap melalui incremental budgeting, dengan memprioritaskan sektor yang berdampak langsung pada produktivitas desa: irigasi, jalan produksi, fasilitas ekonomi desa, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan dasar. 

Selain itu, pendekatan performance-based budgeting harus diperkuat, sehingga setiap rupiah transfer ke desa memiliki indikator output dan outcome yang jelas, dan tidak berhenti sebagai alokasi normatif.

“Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, Desa Mantra dapat menjadi kerangka transformasi yang benar-benar menempatkan desa sebagai pusat kemajuan ekonomi dan sosial. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan sekadar tentang besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu diarahkan, dikawal, dan dipertanggungjawabkan,” ungkapnya. (*)