TIMES JOMBANG, JOMBANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Jombang memberikan catatan kritis terhadap Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD 2026.

Catatan tersebut disampaikan FPKB setelah menelaah hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (Timgar) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD, serta hasil komisioning DPRD terhadap rancangan awal dokumen tersebut.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, M. Subaidi menilai adanya ketidakseriusan para pembantu Bupati dalam menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam program serta kebijakan anggaran, terutama pada sektor-sektor strategis daerah.

"Beberapa program yang seharusnya menjadi prioritas visi dan misi Bupati justru belum terlihat realisasinya di dalam rancangan awal KUA-PPAS 2026 yang sudah diserahkan kepada DPRD," tegas Subaidi, Selasa (12/8/2025).

Fraksi partai berlogo bumi tersebut, menilai berdasarkan data indikator utama Kabupaten Jombang Tahun 2026, yang mencakup target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen–5,25 persen, penurunan Gini Rasio menjadi 0,299, pertumbuhan PDRB sektor pertanian sebesar 1,16 persen, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka hingga 3,65 persen.

“Dari data itu, Fraksi PKB tidak yakin indeks target 2026 bisa tercapai dengan maksimal,” terangnya.

Fraksi PKB mencatat setidaknya ada empat sektor strategis yang belum mendapat perhatian serius:
1. Penguatan Ketahanan Pangan – Pengembangan kawasan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, serta penyediaan pangan sehat belum dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan. Padahal sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan.
2. Program “1 Dusun 1 Wirausaha Baru” – Program untuk menciptakan wirausahawan baru melalui pembinaan UMKM dan pelatihan belum menunjukkan progres berarti, padahal diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
3. Pemasaran Produk Unggulan Daerah – Langkah konkret untuk membuka peluang ekspor atau pemasaran produk unggulan ke luar daerah belum terlihat, padahal strategi ini bisa meningkatkan pendapatan warga dan memperkenalkan identitas ekonomi daerah.
4. Santripreneur – Program “1 Pesantren 1 Produk Industri Kreatif” serta pembangunan infrastruktur menuju sentra ekonomi daerah belum terwujud nyata.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jombang, Anas Burhani, menerangkan bahwa catatan ini penting untuk menjadi perhatian serius Timgar Pemkab dan Banggar DPRD sebelum dilakukan penandatanganan KUA-PPAS 2026.

"Program-program strategis yang menjadi bagian dari visi dan misi Bupati harus direncanakan dengan matang dan dilaksanakan dengan langkah nyata agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujarnya. (*)