TIMES JOMBANG, JOMBANG – Rencana pemerintah untuk menaikkan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi sebuah kementerian mendapat dukungan dari kalangan pesantren. Dukungan itu salah satunya datang dari KH Zainul Ibad As’ad, atau yang akrab disapa Gus Ulib, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang.

Menurut Gus Ulib, langkah tersebut memang agak terlambat, namun patut diapresiasi karena menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia.

“Kita mendukung penuh rencana pemerintah menaikkan kelas Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian. Meski agak terlambat, ini langkah bagus karena akan setara dengan struktur pengelolaan haji di Arab Saudi. Indonesia butuh manajemen haji dan umrah yang lebih profesional, apalagi jamaah umrah dari Indonesia mencapai dua juta orang setiap tahun,” ujarnya, Jumat (22/8/2025).

Soroti Dana Haji dan Profesionalisme

Gus Ulib menegaskan bahwa pembentukan kementerian baru ini tidak boleh sebatas formalitas. Pemerintah, katanya, harus benar-benar serius mengelola dana haji yang selama ini berada di bawah Kementerian Agama.

“Transparansi dan profesionalisme adalah kunci. Kementerian Haji harus punya karakter pelayanan yang jelas. Kalau tidak ada perbaikan dan masih sama seperti sebelumnya, itu justru kegagalan. Apalagi dana yang dikelola sangat besar, sehingga harus amanah,” tegasnya.

Gus Ulib juga mengingatkan, kementerian yang mengurus ibadah seperti haji memiliki nilai religius yang tinggi. Karena itu, jika sampai ada kasus korupsi, dampaknya akan mencederai umat dan menjadi preseden buruk.

Perlu Dukungan Penuh Presiden

Lebih jauh, Gus Ulib menilai peran Presiden RI sangat menentukan dalam pembentukan kementerian tersebut. Dukungan politik dan kewenangan penuh mutlak diperlukan, mengingat urusan haji selalu berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi.

“Presiden harus backup penuh agar masalah laten, seperti antrean jutaan jamaah dan akses pelayanan di Arab Saudi, bisa segera terurai. Kalau ini dijalankan dengan benar, insyaAllah pelayanan haji Indonesia akan lebih fokus dan berkualitas,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan adanya wacana untuk menaikkan status BP Haji menjadi kementerian. Perubahan ini diyakini penting untuk memudahkan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi sekaligus memperkuat pelayanan jamaah haji Indonesia.

Setiap tahun, Indonesia memberangkatkan ratusan ribu jamaah haji dan sekitar dua juta jamaah umrah. Dengan jumlah sebesar itu, keberadaan kementerian khusus diyakini akan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola haji dan umrah yang lebih terarah dan profesional. (*)