TIMES JOMBANG, JOMBANG – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Komisariat Daerah (KOMDA) III yang meliputi Jawa Timur, Bali, dan NTB, melontarkan desakan keras agar masa jabatan anggota DPR dibatasi maksimal dua periode.

Desakan ini, menurut mereka, penting untuk memutus mata rantai oligarki politik yang kian mengakar akibat tidak adanya batasan masa jabatan di parlemen.

Ketua PMKRI KOMDA III, Olimpius Kurniawan atau akrab disapa Popin, menegaskan bahwa tanpa pembatasan, DPR berpotensi berubah menjadi institusi elitis yang semakin jauh dari rakyat.

“Praktik politik yang dijalankan orang-orang yang sama selama puluhan tahun hanya melahirkan stagnasi demokrasi. Pembatasan masa jabatan adalah langkah tegas menghentikan dominasi kelompok tertentu yang ingin terus mempertahankan kekuasaan,” tegasnya saat dikonfirmasi, Selasa (2/9/2025).

Dua Periode untuk DPR, Mengapa Tidak?

PMKRI menilai pembatasan masa jabatan penting untuk memastikan regenerasi politik, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta membuka jalan bagi lahirnya pemimpin baru yang lebih progresif.

“Kalau presiden saja dibatasi dua periode, kenapa DPR tidak? Apakah mereka ingin menempatkan diri sebagai kasta politik yang kebal dari aturan?” kata Popin.

Popin juga menyinggung bahwa DPR saat ini sering kali abai terhadap aspirasi rakyat. Alih-alih memperjuangkan kepentingan publik, mereka justru sibuk mengamankan kepentingan partai politik.

Lebih jauh, Popin menilai kursi DPR tak boleh berubah menjadi warisan politik keluarga atau kelompok tertentu.

“Sudah saatnya rakyat menolak parlemen yang dijadikan dinasti politik. Politik bukan warisan turun-temurun, melainkan ruang pengabdian. Tanpa pembatasan, demokrasi akan terus tersandera elitisme,” tegasnya.

PMKRI KOMDA III memastikan isu ini tidak berhenti sebatas wacana. Mereka akan menggandeng publik, akademisi, hingga gerakan mahasiswa lintas organisasi untuk mendorong regulasi pembatasan masa jabatan anggota DPR.

“Kami berkomitmen mengawal isu ini sampai ke parlemen. Revisi undang-undang harus segera dilakukan demi demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan,” ucapnya. (*)