TIMES JOMBANG, JOMBANG – Bupati Jombang, Warsubi, menerima laporan resmi dari Dewan Pendidikan Kabupaten Jombangterkait sejumlah temuan penting di dunia pendidikan, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga praktik pungutan liar. Pertemuan berlangsung di Pendopo Swagata Pemkab Jombang, Rabu (24/9/2025).

Ketua Dewan Pendidikan Jombang, Cholil Hasyim, dalam paparannya menyampaikan bahwa selama enam pekan terakhir, pihaknya aktif melakukan pengawasan, pendampingan, serta menyusun kajian strategis untuk mendukung kebijakan pendidikan daerah.

“Kami terus melakukan pemantauan, pendampingan, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis agar kebijakan pendidikan di Jombang berjalan tepat sasaran,” jelas Cholil.

Menanggapi laporan tersebut, Bupati Warsubi menegaskan bahwa sinergi lintas pihak adalah kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan. Ia menyoroti beberapa persoalan yang masih marak terjadi, di antaranya pungutan liar, layanan MBG yang belum maksimal, hingga praktik penahanan ijazah siswa.

“Anak-anak kita berhak mendapat pendidikan yang layak dan adil. Pemerintah bersama Dewan Pendidikan harus memastikan hal itu benar-benar terwujud,” tegas Warsubi.

Lebih jauh, ia meminta Dewan Pendidikan ikut mengkaji sejumlah kebijakan strategis lain, seperti efektivitas sekolah enam hari, keberlanjutan kurikulum diniyah, dan penguatan pendidikan karakter. Menurutnya, target besar pemerintah adalah menjadikan Jombang sebagai kabupaten layak anak.

Sebagai tindak lanjut, Dewan Pendidikan Jombang berencana meluncurkan layanan pengaduan berbasis digital dan hotline. Fasilitas ini diharapkan menjadi saluran cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran maupun kelalaian di sekolah.

“Dewan Pendidikan tidak boleh hanya menjadi tempat menampung laporan. Harus ada gerakan proaktif mendeteksi masalah sebelum menjadi keluhan publik,” tegas Warsubi.

Pertemuan di Pendopo Swagata tersebut pun dimaknai sebagai momentum penting. Tidak hanya sekadar forum seremonial, melainkan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, dan masyarakat untuk meneguhkan komitmen bersama dalam membangun pendidikan di Jombang.

“Pendidikan bukan sebatas urusan administrasi sekolah. Lebih dari itu, pendidikan adalah ruang pembentukan karakter sekaligus investasi masa depan generasi muda,” ucapnya. (adv)