TIMES JOMBANG, JOMBANG – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jombang masih jauh dari target. Dari total 174 dapur yang direncanakan beroperasi, hingga kini baru 16 dapur yang benar-benar berjalan.

Hal itu disampaikan Bupati Jombang Warsubi, seusai menghadiri rapat paripurna DPRD Jombang pada Senin (29/9/2025). Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi harus melibatkan semua elemen.

“Yang sudah beroperasi ada 16 dari 174. Semua harus terlibat, masyarakat, guru, dan sekolah. karena ini program pemerintah pusat,” tegasnya.

Bupati yang akrab disapa Abah Warsubi itu menekankan pentingnya pengawasan publik agar program MBG tidak melenceng dari tujuan awal.

“Pemkab tentu menjalankan peran sesuai porsi, tetapi pengawasan tidak boleh hanya dibebankan pada pemerintah. Guru, sekolah, orang tua, bahkan masyarakat harus ikut memantau agar program berjalan baik,” ujarnya.

Warsubi juga mendorong masyarakat untuk berani melapor bila menemukan dugaan penyalahgunaan atau hambatan di lapangan. Ia meyakini, kontrol sosial akan menjadi motor agar program benar-benar bermanfaat bagi siswa.

Sebelumnya, saat pertemuan dengan Dewan Pendidikan Jombang di Pendopo Kabupaten pada Rabu (24/9/2025), Bupati Warsubi juga menerima berbagai laporan terkait masalah pendidikan. Di antaranya dugaan pungutan liar, keterbatasan layanan MBG, hingga kasus penahanan ijazah siswa oleh pihak sekolah.

“Pendidikan di Jombang harus dibangun di atas asas keadilan dan transparansi. Anak-anak kita harus terbebas dari pungutan yang tidak semestinya. Pendidikan dan layanan makan bergizi adalah hak yang wajib dijamin bersama,” tegasnya. (adv)