JOMBANG – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026, perhatian datang dari kalangan alumni Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Mereka berharap forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia itu mampu memperkuat persatuan dan mengembalikan NU pada khittah perjuangannya.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Umum Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE), Prof. Dr. KH Masykuri Bakrie, di sela Musyawarah Nasional (Munas) IKAPETE yang digelar di lingkungan Ponpes Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Sabtu (18/4/2026).

Masykuri menegaskan, Munas IKAPETE tidak mengeluarkan rekomendasi khusus terkait Muktamar NU. Namun, ia menekankan pentingnya mengembalikan arah organisasi sesuai dengan nilai-nilai yang diwariskan pendiri NU, Hadratussyech KH. Hasyim Asy'ari.

Menurutnya, semangat persatuan dan kesatuan harus menjadi landasan utama dalam proses Muktamar mendatang. Ia juga mengingatkan agar dinamika pemilihan tidak diwarnai praktik politik uang.

“Persatuan adalah kunci. Alumni Tebuireng berkomitmen menjaga itu, sekaligus mendorong agar proses muktamar berjalan tanpa praktik money politic,” ujarnya.

Di tengah menguatnya dinamika menjelang Muktamar NU 2026, sejumlah nama mulai muncul sebagai kandidat Ketua Umum PBNU. Salah satu yang mendapat perhatian adalah Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang akrab disapa Gus Kikin.

Prof. Masykuri menegaskan, siapa pun yang terpilih nantinya diharapkan mampu membawa NU kembali ke jalur perjuangan atau khittah. Ia juga menyebut, jika Gus Kikin mendapat amanah dari muktamar, alumni Tebuireng siap memberikan dukungan.

“Kalau memang ada harapan dari PW dan PC NU se-Indonesia agar Gus Kikin memimpin PBNU, tentu kami dari IKAPETE akan mendukung dengan penuh rasa syukur,” tuturnya.

Baca juga

Jelang Muktamar NU 2026, Alumni Tebuireng Serukan Persatuan dan Tolak Politik Uang

Sementara itu, Gus Kikin sendiri menyatakan kesiapannya jika didorong untuk maju dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Ia menganggap dorongan tersebut sebagai bentuk amanah yang harus dijalankan.

“Kalau memang didorong dan dianggap mampu, saya siap. Ini bukan soal keinginan pribadi, tapi lebih pada kewajiban jika memang dipercaya,” ucapnya. (*)