JOMBANG – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jombang mengecam pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi pada ratusan karyawan PT SGS di Kabupaten Jombang, yang berlangsung di tengah bulan suci Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.

Wakil Sekretaris Ketua II PC PMII Jombang, Ahmad Ali Mawardi, menyampaikan bahwa momentum Ramadan seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak untuk menegakkan nilai keadilan dan kemanusiaan, khususnya dalam hubungan antara perusahaan dan para pekerja.

“Momentum penuh kebahagiaan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini seharusnya kita diingatkan bahwa perlu menyucikan hati serta senantiasa berperilaku adil terhadap sesama,” ujarnya.

Ia menuturkan bahwa saat masyarakat tengah bersuka cita menyambut Lebaran dengan berkumpul bersama keluarga, ratusan pekerja PT SGS justru harus menghadapi kenyataan pahit berupa PHK di bulan suci Ramadan, sekaligus ketidakpastian terhadap hak-hak yang seharusnya mereka terima.

Menurut Ali, kondisi tersebut menunjukkan ketidaksiapan perusahaan dalam perlindungan bagi para pekerja. Ia menegaskan bahwa tenaga kerja yang telah direkrut oleh perusahaan sudah semestinya mendapatkan kepastian hak secara jelas dan transparan.

Baca juga

PMII Jombang Kecam PHK Massal Karyawan PT SGS Menjelang Idul Fitri

“Jika informasi yang beredar mengenai perubahan status pekerja di PT tersebut benar, maka kami meminta Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan sanksi terhadap perusahaan tersebut,” tegasnya.

Ia juga menanggapi kemungkinan alasan perusahaan yang mengaitkan PHK dengan tekanan kondisi ekonomi global ataupun efisiensi perusahaan. Menurutnya, alasan tersebut justru mencerminkan lemahnya skema manajemen perusahaan dalam mengelola operasional dan sumber daya manusia.

“Jika PHK ini dikaitkan dengan tekanan ekonomi global atau efisiensi perusahaan, maka kami menilai itu merupakan bentuk ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola manajemen secara baik,” tambahnya.

Selain itu, Ali juga menyoroti peran Pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya melalui Dinas Tenaga Kerja, yang dinilai perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Baca juga

Gubernur Khofifah Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Idul Fitri

Ia menilai pengawasan yang kuat sangat penting mengingat banyak pekerja di Kabupaten Jombang menggantungkan nasib dan penghidupan mereka pada sektor industri.

“Hal ini juga mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang, khususnya melalui Disnaker, belum serius dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Jombang,” katanya.

Oleh karena itu, PMII Jombang mendesak Disnaker Kabupaten Jombang untuk melakukan penyelidikan secara intensif terkait kasus PHK agar tidak menambah panjang daftar PHK mendadak terhadap buruh di daerah tersebut.

“Kami menekankan perlunya penyelidikan lebih lanjut oleh Disnaker Kabupaten Jombang secara intensif agar tidak bertambah panjang catatan PHK mendadak terhadap buruh atau pekerja di Kabupaten Jombang. Berikan keadilan dan pemenuhan hak bagi para buruh serta tindak tegas perusahaan yang tidak taat terhadap peraturan dan undang-undang,” pungkasnya. (*)