TIMES JOMBANG, JOMBANG – Bupati Jombang Warsubi menegaskan komitmen daerahnya dalam mendukung sekolah rakyat dengan menghadiri penandatanganan perjanjian pinjam pakai aset antara pemerintah daerah dan universitas. Acara tersebut digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

Penandatanganan ini menjadi langkah awal pelaksanaan Sekolah Rakyat, program strategis Kementerian Sosial RI untuk menjawab tantangan 4,1 juta anak Indonesia yang belum atau putus sekolah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, Sekolah Rakyat bukan hanya bangunan fisik, tetapi simbol negara hadir bagi mereka yang termarjinalkan. “Negara boleh tak mewariskan harta, tapi tidak boleh gagal mewariskan harapan,” tegasnya.

Mengacu pada Pasal 31 dan 34 UUD 1945, serta UU No. 13/2011 dan UU No. 11/2009, negara berkewajiban menjamin pendidikan bagi fakir miskin dan anak terlantar. Sekolah Rakyat dirancang sebagai pendidikan berbasis asrama, lengkap dengan fasilitas hidup, kesehatan, dan pemetaan bakat siswa.

Kabupaten Jombang menjadi salah satu dari 87 kabupaten/kota di 29 provinsi yang masuk gelombang pertama pembangunan Sekolah Rakyat. Sebanyak 9.775 siswa dari keluarga kurang mampu ditargetkan mulai belajar pada Tahun Ajaran 2025/2026, yang dimulai 14 Juli mendatang.

Bupati Warsubi mengungkapkan bahwa Pemkab Jombang telah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektaredan sejumlah aset daerah untuk mendukung pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. 

"Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak kehilangan masa depan hanya karena ekonomi," ujarnya.

Tidak hanya menyediakan lahan, Pemkab Jombang juga tengah menyiapkan Terminal Kargo Desa Tunggorono sebagai alternatif lokasi yang sudah diverifikasi Kementerian PUPR. 

“Bangunan akan direnovasi sesuai standar nasional. Sekolah ini akan dilengkapi asrama, ruang belajar, sarana olahraga, hingga fasilitas digital seperti smartboard dan laptop,” jelas Warsubi.

Warsubi juga menekankan bahwa program ini tidak hanya menyentuh pendidikan, tetapi juga menyentuh pemberdayaan ekonomi. “Orang tua siswa akan dibina melalui pelatihan kewirausahaan, program bedah rumah, dan rehabilitasi kawasan kumuh,” tambahnya.

Program Sekolah Rakyat mengusung kurikulum terpadu: menggabungkan pendidikan formal, pembinaan karakter, literasi digital, dan pelatihan kepemimpinan. Para pengajarnya pun diseleksi ketat dari ASN, PPPK, dan lintas kementerian—dengan dukungan TNI, Kemenpan RB, BKN, Kemendikbud, hingga Kemenag.

Kehadiran program ini sekaligus menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem dan INPRES 4/2025 tentang data sosial-ekonomi nasional terpadu (DTSEN), sebagai basis validasi program-program strategis pemerintah.

"Program ini adalah investasi besar untuk masa depan generasi bangsa. Kami di Jombang siap menyukseskannya," kata Warsubi dengan optimistis. (*)