JOMBANG – Program makanan bergizi gratis kembali menjadi perbincangan publik. Di tengah angka stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah nasional, ketimpangan akses pangan, serta tekanan ekonomi rumah tangga akibat kenaikan harga bahan pokok, kebijakan ini tampak sebagai jawaban yang menyejukkan. Siapa yang tak setuju anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang layak tanpa harus membayar?

Namun, seperti banyak kebijakan populis lainnya, makanan bergizi gratis bukan sekadar soal membagi nasi dan lauk. Ia menyentuh persoalan anggaran negara, tata kelola distribusi, kualitas gizi, hingga potensi politisasi. Jika tidak dirancang secara matang, program ini bisa berubah dari solusi menjadi beban baru.

Indonesia masih menghadapi persoalan gizi yang kompleks. Data Survei Status Gizi Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan prevalensi stunting memang menurun, tetapi masih berada pada angka yang mengkhawatirkan.

Stunting bukan hanya soal tubuh pendek, tetapi berkaitan dengan perkembangan kognitif, produktivitas masa depan, dan daya saing bangsa.

Di sisi lain, kita juga menghadapi paradoks gizi: kekurangan gizi dan kelebihan gizi terjadi bersamaan. Di satu sekolah, ada anak yang berangkat tanpa sarapan. Di sekolah lain, anak-anak justru akrab dengan makanan tinggi gula, garam, dan lemak yang berujung obesitas. Masalahnya bukan semata ketersediaan makanan, melainkan kualitas dan literasi gizi.

Dalam konteks inilah program makanan bergizi gratis menjadi relevan. Ia bisa menjadi intervensi langsung untuk memastikan minimal satu kali asupan sehat bagi anak-anak setiap hari. Tetapi pertanyaannya: apakah kita siap menjalankannya dengan benar?

Tantangan Anggaran dan Prioritas

Masalah pertama adalah anggaran. Program skala nasional yang menyasar jutaan siswa jelas membutuhkan dana besar. Dalam situasi fiskal yang ketat, pemerintah harus berhitung cermat agar program ini tidak menggerus belanja penting lainnya seperti kesehatan, infrastruktur dasar, atau perlindungan sosial.

Transparansi menjadi kunci. Tanpa pengawasan publik yang kuat, potensi kebocoran anggaran sangat mungkin terjadi mulai dari mark-up harga bahan makanan, permainan tender katering, hingga distribusi yang tidak tepat sasaran. Kita sudah terlalu sering belajar dari pengalaman bahwa kebijakan baik bisa rusak oleh tata kelola yang buruk.

Tantangan berikutnya adalah desain pelaksanaan. Indonesia bukan negara homogen. Kebutuhan gizi, kebiasaan makan, dan ketersediaan bahan pangan berbeda antara Papua, Nusa Tenggara, Jawa, hingga Sumatera. 

Jika menu ditentukan secara sentralistis tanpa mempertimbangkan kearifan lokal, bukan tidak mungkin makanan yang dibagikan tidak sesuai selera atau bahkan terbuang sia-sia.

Selain itu, kualitas gizi tidak boleh direduksi menjadi sekadar “kenyang”. Makanan bergizi berarti memperhatikan keseimbangan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Tanpa pendampingan ahli gizi dan standar yang jelas, program ini berisiko berubah menjadi proyek logistik semata.

Ada pula kekhawatiran bahwa program ini dapat menumbuhkan ketergantungan. Jika keluarga merasa kebutuhan makan anak sudah ditanggung sekolah, perhatian terhadap pola makan di rumah bisa menurun. Padahal pembentukan kebiasaan makan sehat seharusnya dimulai dari keluarga.

Makanan bergizi gratis seharusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti tanggung jawab orang tua. Di sinilah pentingnya integrasi program dengan edukasi gizi bagi siswa dan wali murid.

Agar tidak sekadar menjadi proyek jangka pendek, program ini perlu dirancang sebagai gerakan sosial berbasis komunitas.

Pertama, libatkan pemerintah daerah secara aktif. Otonomi daerah memungkinkan penyesuaian menu dengan potensi pangan lokal. Di wilayah pesisir, ikan bisa menjadi sumber protein utama. Di daerah agraris, telur, tempe, atau sayuran lokal bisa dioptimalkan. Dengan demikian, program ini sekaligus menggerakkan ekonomi lokal dan UMKM.

Kedua, perkuat kemitraan dengan petani dan koperasi setempat. Rantai pasok yang pendek akan menekan biaya sekaligus menjamin kesegaran bahan. Skema kontrak jangka panjang antara sekolah dan kelompok tani dapat menciptakan kepastian pasar bagi petani.

Ketiga, hadirkan standar gizi nasional yang fleksibel. Pemerintah pusat dapat menetapkan panduan komposisi gizi minimal, sementara daerah diberi ruang berinovasi dalam penyusunan menu. Pengawasan berkala oleh tenaga kesehatan menjadi keharusan.

Keempat, integrasikan pendidikan gizi ke dalam kurikulum. Anak-anak perlu memahami mengapa mereka makan sayur, bukan sekadar dipaksa menghabiskannya. Ketika kesadaran tumbuh, perubahan perilaku akan lebih berkelanjutan.

Kelima, manfaatkan teknologi untuk transparansi. Sistem digital untuk pelaporan distribusi, kualitas, dan penggunaan anggaran dapat dibuka ke publik. Dengan partisipasi masyarakat dan media, potensi penyimpangan bisa ditekan.

Lebih dari Sekadar Program Populer

Pada akhirnya, makanan bergizi gratis bukan hanya soal perut kenyang. Ia menyangkut masa depan generasi. Jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, program ini bisa menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Namun, jika hanya dijadikan komoditas politik atau proyek seremonial, ia berisiko menguap tanpa dampak berarti. Publik berhak mendukung, sekaligus mengawasi. Pemerintah wajib membuka ruang partisipasi dan kritik.

Kita membutuhkan kebijakan yang tidak hanya populer, tetapi juga tepat guna dan berkelanjutan. Makanan bergizi gratis harus berdiri di atas fondasi tata kelola yang bersih, partisipasi masyarakat, dan komitmen jangka panjang.

Anak-anak Indonesia layak mendapatkan lebih dari sekadar janji. Mereka berhak atas gizi yang cukup, pendidikan yang baik, dan masa depan yang cerah. Jika makanan bergizi gratis mampu menjadi pintu masuk menuju itu semua, maka ia bukan sekadar program melainkan langkah awal menuju bangsa yang lebih sehat dan berdaya. (*)

***

*) Oleh : Imam Mashudi Latif, S.Ag., M.H.I., Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Darul 'Ulum Jombang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.