TIMES JOMBANG, JOMBANG – Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Cholil Hasyim, hampir menjadi korban penipuan dari oknum yang mengaku sebagai Bupati Jombang, Warsubi. 

Peristiwa itu terjadi pada Kamis (25/9/2025), sehari setelah dirinya bersama anggota Dewan Pendidikan beraudiensi dengan Bupati di Pendopo Kabupaten Jombang.

Kisah bermula ketika Cholil menerima notifikasi panggilan WhatsApp tak terjawab sekitar pukul 11.41 WIB. Saat mencoba menghubungi balik, telepon tidak diangkat. Tak lama kemudian, nomor tersebut kembali menelepon dan mengaku sebagai staf rumah dinas Bupati.

“Dia bilang saya diminta standby karena Pak Bupati akan segera berbincang langsung,” ungkap Cholil, Sabtu (27/9/2025).

Benar saja, sekitar satu jam kemudian, masuk panggilan dari nomor lain. Kali ini, suara penelepon terdengar sangat mirip dengan Bupati Warsubi, bahkan gaya bicaranya menyerupai seorang kepala daerah. 

Awalnya, percakapan berlangsung wajar, menyinggung kesehatan hingga program Dewan Pendidikan, mirip dengan isi audiensi sehari sebelumnya.

Namun, kejanggalan muncul ketika penelepon mulai berbicara soal program pengembangan ekonomi dan koperasi yang disebut mendapat dukungan pusat. Ia kemudian meminta Cholil menalangi biaya jasa seseorang dengan cara mentransfer Rp35 juta ke rekening atas nama Reza Pahlevi.

“Katanya, kalau bukan saya siapa lagi yang bisa dimintai tolong,” tutur mantan Wakil Rektor Undar Jombang itu.

Tak berhenti di situ, penelepon juga mengiming-imingi dukungan anggaran hingga Rp200 juta untuk program Dewan Pendidikan, dengan syarat komunikasi dilakukan langsung tanpa perantara.

Bagi Cholil, janji-janji tersebut justru menjadi tanda kuat bahwa ia tengah berhadapan dengan modus penipuan. “Karena sudah tidak masuk akal, saya langsung matikan teleponnya,” tegasnya.

Ia lantas menandai nomor tersebut dengan tulisan “BAHAYA” agar tidak lagi terkecoh. Setelah dicek, tidak ada staf rumah dinas Bupati bernama seperti yang menghubunginya.

Cholil pun memastikan bahwa Bupati Warsubi tidak mungkin melakukan permintaan semacam itu, mengingat kapasitas ekonomi dan jejaring yang dimiliki sejak jauh sebelum menjabat. (*)