TIMES JOMBANG, JAKARTA – Menteri Sosial RI (Mensos RI) Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah menyiapkan berbagai program bantuan untuk tahap rekonstruksi dan rehabilitasi dampak bencana Sumatera di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

“Ada daerah yang masih fokus pada pemulihan infrastruktur dan pemenuhan logistik, namun sebagian lainnya sudah bersiap melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Mensos RI di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Gus Ipul - sapaan akrab Mensos RI, menjelaskan berbagai program yang akan disalurkan, antara lain santunan korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta yang diserahkan kepada ahli waris, sedangkan korban luka berat Rp5 juta.

Pemerintah juga memberikan jaminan hidup sementara bagi keluarga yang tinggal di hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap). Jaminan hidup tersebut diberikan selama tiga bulan dengan indeks bantuan Rp10.000 per orang per hari.

Terkait besaran bantuan ini, pihaknya telah melaporkan kepada Menko PMK Pratikno untuk mendapat arahan tentang indeks tersebut masih relevan atau perlu penyesuaian.

“Setelah jaminan hidup, keluarga di huntara atau huntap juga akan mendapatkan bantuan perlengkapan rumah tangga, seperti alat dapur, kursi dan meja, dengan nilai Rp3 juta. Indeks ini masih menggunakan standar tahun 2020,” ujarnya.

Program lainnya, berupa dukungan pemberdayaan untuk pemulihan ekonomi tahap pertama dengan nilai bantuan Rp5 juta per keluarga.

Mensos mengatakan seluruh program tersebut dilaksanakan sesuai arahan pemerintah pusat.  

Kemensos juga menyelenggarakan dapur umum. Saat ini terdapat 39 lokasi dapur umum di tiga provinsi dengan produksi lebih dari 400 ribu porsi makanan per hari.

Seiring dengan pemulihan infrastruktur, jumlah tersebut mengalami penyesuaian, meski di beberapa daerah justru terjadi penambahan.

“Di Aceh Tamiang misalnya, yang sebelumnya hanya ada dua dapur umum, kini diusulkan penambahan dapur umum di setiap kecamatan,” kata dia.

Seluruh pelaksanaan bantuan Kemensos dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pemerintah daerah. Asesmen kebutuhan di lapangan dilakukan bersama pemerintah daerah agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

“Ini adalah bagian dari tugas Kementerian Sosial yang menjadi bagian dari tim besar pemerintah. Dan dalam pelaksanaannya, kami berkoordinasi dengan BNPB pasti, karena kami dikawal BNPB,” katanya. (*)