TIMES JOMBANG, JOMBANG – Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) Himpunan Pengusaha Nahdliyin Kabupaten Jombang (HPN Jombang), Abdul Hanan Majdi (40), menilai rencana pemerintah membentuk holding ultra mikro tidak pro rakyat, bahkan melemahkan para pelaku UMKM.

Menurutnya, rencana holding ultra mikro yang berjalan saat ini bukanlah holding ultra mikro yang sama seperti dikonsepkan sejak awal. Namun, kerangka holding saat ini hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu Bank BRI

"Ini Akuisisi BRI, bukan Holding ultra mikro seperti yang dikonsepkan sejak awal. Ini malah menyengsarakan rakyat kecil seperti pelaku UMKM di bawah," katanya saat ditemui TIMES Indonesia di rumahnya di kawasan Ponpes Bahrul Ulum, Tambakberas. Kamis (24/6/2021).

Pasalnya, dalam prospektus yang dipublikasikan Bank BRI, dalam kerangka holding ultra mikro yang berlaku saat ini hanya tertuju pada proses pengalihan kepemilikan saham PT Pegadaian dan PNM atau akuisisi kepada bank BRI.

Hal ini yang menjelaskan secara tampak sangat menguntungkan Bank BRI, dan bukan memberi manfaat bagi para pelaku UMKM.

"Konsep ini sudah berbeda dari awal yaitu  awalnya Holding Ultra Mikro untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar BUMN demi memperkuat UMKM. Namun, yang terlihat saat ini, malah untuk kepentingan BRI saja. Ini namanya akuisisi, bukan holding,” tegasnya.

Lelaki yang akrab disapa Gus Hanan ini menjelaskan, pada mulanya konsep holding ultra mikro ini memang didorong untuk mengisi kemampuan agenda pembiayaan yang dimiliki BRI dengan segmen pembiayaan UMKM atau ultra mikro yang dipunyai PT Pegadaian dan PNM.

Dengan ini kemampuan agenda pembiayaan antar BUMN tersebut diyakini akan memberi manfaat bagi perluasan akses dan penguatan UMKM.

"Kita yang di bawah mati-matian memperjuangkan pelaku UMKM agar terus bangkit di masa pandemi. Pemerintah justru membunuh rakyatnya secara perlahan dengan menutup peluang berkembangnya UMKM dengan holding yang tidak jelas ini," bebernya.

Pengusaha yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Annajiyah Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang ini berharap, pemerintah bisa mengkaji ulang atau membatalkan holding ultra mikro ini dengan Bank BRI.

Di masa pandemi Covid-19, para pelaku UMKM membutuhkan bantuan untuk membangkitkan perekonomian dengan suntikan dana lebih mudah. "Saya rasa HPN punya kepedulian tergada keberlangsungan usaha mikro dan akses pembiayaan yang murah oleh lembaga keuangan milik negara juga swasta," pungkas Ketua HPN Jombang ini. (*)