TIMES JOMBANG, JOMBANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jombang memberikan catatan penting terkait jawaban Bupati Jombang atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tengah dibahas pada Rapat Paripurna bebera waktu lalu.

Salah satu sorotan utama Fraksi PKB adalah peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, M. Subaidi Muchtar, menegaskan bahwa pihaknya mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendukung BUMD, salah satunya melalui kebijakan penyertaan modal kepada keempat BUMD yang dimiliki.

Namun, Fraksi PKB menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD tersebut.

"Kami meminta kepada Saudara Bupati untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keempat BUMD yang ada, agar semakin meningkatkan profesionalitas kinerja dan memperluas bidang usaha yang menjadi bagian dari core bisnis mereka," ujar Subaidi, Rabu (16/7/2025).

Fraksi PKB juga memberikan dukungan penuh kepada Bupati Jombang untuk mengambil keputusan tegas jika diperlukan, termasuk kemungkinan pembubaran BUMD yang dinilai tidak memberikan kontribusi positif bagi daerah.

"Kami mendukung sepenuhnya jika Saudara Bupati harus mengambil keputusan paling pahit sekalipun, seperti pembubaran BUMD jika nyata-nyata hanya menjadi beban terhadap Pemerintah Kabupaten Jombang," tegas Subaidi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mochammad Fauzan, Anggota Komisi B DPRD Jombang dari Fraksi PKB.

Menurut Fraksi PKB, langkah evaluasi dan penertiban terhadap BUMD merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat Jombang.

“Fraksi PKB berharap catatan ini dapat menjadi pertimbangan serius dalam proses pembahasan Raperda dan menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam memperkuat peran BUMD ke depan,” ungkapnya. (*)