TIMES JOMBANG, JOMBANG – Bupati Jombang, H. Warsubi, turut hadir dalam pengarahan strategis nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) di Jakarta, Senin (4/8/2025). 

Kegiatan ini menjadi momen penting peluncuran transformasi Program Adipura, dengan target ambisius pengelolaan sampah nasional 100 persen pada 2029.

Dalam forum yang dihadiri oleh kepala daerah dan pemangku kepentingan dari seluruh Indonesia ini, KLHK memperkenalkan sistem penilaian Adipura versi terbaru yang kini tak lagi hanya menitikberatkan pada aspek estetika kota, namun lebih menekankan aspek pengendalian lingkungan yang berkelanjutan.

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa dari total 56,63 juta ton sampah yang dihasilkan sepanjang tahun 2023, hanya 39,01 persen atau sekitar 22 juta ton yang dikelola dengan baik. Sementara itu, lebih dari 34,5 juta ton sisanya belum tertangani secara optimal, bahkan sebagian besar dibuang secara sembarangan atau dibakar di tempat terbuka.

Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa paradigma baru penilaian Adipura akan berfungsi sebagai alat kontrol dan tekanan kebijakan untuk mendorong penghapusan praktik-praktik tidak ramah lingkungan, termasuk open dumping. 

“Masih ada lebih dari 343 TPA di Indonesia yang tidak sesuai ketentuan lingkungan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga mempercepat revisi Perpres No. 35 Tahun 2018 yang akan membuka jalan bagi percepatan pembangunan PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), memperkuat kemitraan dengan sektor industri, dan membentuk ekosistem daur ulang yang kuat menuju ekonomi sirkular.

Menanggapi hal itu, Bupati H. Warsubi menyatakan dukungan penuh dan kesiapan Jombang untuk mengikuti arah baru ini. Ia menegaskan bahwa Jombang tidak memandang Adipura hanya sebagai penghargaan simbolik, melainkan representasi dari komitmen moral daerah dalam membangun masa depan yang bersih dan berkelanjutan.

“Bagi kami, Adipura bukan sekadar trofi. Ini adalah cermin peradaban. Jombang ingin menjadi daerah yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab, sebagai warisan untuk generasi mendatang,” ungkap Warsubi.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya perubahan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah. “Semua harus dimulai dari rumah. Edukasi tentang memilah sampah, memperkuat peran bank sampah, dan mencegah pembuangan ilegal harus menjadi gerakan bersama,” tambahnya.

Dalam 100 hari awal kepemimpinannya bersama Wabup Salman, Pemkab Jombang telah mulai memperkuat sarana dan prasarana, termasuk pengembangan TPS3R dan proyek RDF (Refuse Derived Fuel). Edukasi masyarakat pun terus digencarkan sebagai bagian dari pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

“Kami tak hanya ingin dinominasikan. Jombang harus jadi contoh nasional. Karena isu lingkungan adalah soal integritas dan tanggung jawab lintas generasi,” tutupnya. (*)