TIMES JOMBANG, JOMBANG – Pemerintah Kabupaten Jombang (Pemkab Jombang) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kepolisian Resor (Polres) Jombang resmi menjalin sinergi dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Rabu (1/10/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

MoU ditandatangani langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, Kepala Kejari Jombang Nul Albar, dan Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Penandatanganan turut disaksikan Wakil Bupati Jombang Gus Salmanuddin, Sekda Agus Purnomo, serta jajaran OPD, camat, dan kepala desa se-Kabupaten Jombang.

Sinergi untuk Pencegahan dan Penindakan

Bupati Warsubi menegaskan bahwa tujuan utama kerja sama ini adalah membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, APIP dan APH harus berjalan beriringan.

“APIP fokus pada pembinaan dan pencegahan, sementara APH menegakkan hukum. Sinergi keduanya akan memperkuat upaya pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi di Jombang,” tegasnya.

Korupsi Ancaman Pembangunan Daerah

Kepala Kejari Jombang, Nul Albar, menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU nasional antara Kemendagri, Kejaksaan Agung, dan Polri. Ia menekankan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap pembangunan daerah.

“Dengan sinergi APIP dan APH, setiap laporan masyarakat bisa ditangani secara strategis, sinergis, dan sistematis,” ujarnya.

Harapan Mewujudkan Pemerintahan Bersih

Senada, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan berharap sinergi ini bisa memperkuat koordinasi dalam menangani laporan dan pengaduan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kita ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, aman, rukun, dan sejahtera untuk seluruh masyarakat Jombang,” pungkasnya. (d)