TIMES JOMBANG, YOGYAKARTA – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sri Sultan HB X) kembali menegaskan pentingnya menjaga iklim demokrasi di Kota Pelajar.

Menurutnya, penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan dengan cara yang santun, damai, dan jauh dari tindakan anarkis.

Hal tersebut disampaikan Sri Sultan usai memberikan arahan dalam Konsolidasi Gubernur DIY bersama pimpinan 10 perguruan tinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Minggu (31/8/2025) malam.

“Aspirasi boleh disampaikan, itu hak semua orang. Namun, saya berharap penyampaiannya tetap dilakukan dengan sopan dan tidak dengan kekerasan. Itulah yang mencerminkan demokratisasi ala Jogja,” ujar Sri Sultan.

Sultan Minta Kampus Bijak Sikapi Demo

Dalam pertemuan itu, Sri Sultan menekankan agar sekolah dan kampus di DIY bijak dalam merespons situasi demonstrasi. Aktivitas belajar-mengajar, kata dia, tetap harus berjalan, meskipun bentuk pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Kalau memang tidak perlu bolos sekolah, ya jangan bolos. Anak-anak punya kewajiban utama belajar. Untuk mahasiswa, silakan menyampaikan aspirasi, tapi harus dewasa, tanpa menimbulkan kerusakan atau korban,” tegas Sri Sultan.

Sri Sultan juga mengingatkan agar keputusan meliburkan sekolah atau kuliah tidak diambil secara gegabah. Jika kampus menutup perkuliahan tanpa pertimbangan matang, bisa menimbulkan kesan negatif seolah-olah Jogja dalam kondisi darurat.

“Kalau sekolah ditutup, justru muncul pertanyaan. Apakah Jogja tidak aman? Padahal, anak-anak belum tentu belajar di rumah, bisa saja justru ikut aksi. Ini harus dipikirkan masak-masak,” katanya.

Kampus Ambil Langkah Antisipasi

Konsolidasi ini dihadiri pimpinan 10 perguruan tinggi besar di DIY, termasuk UGM, UNY, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran, ISI, UII, UMY, UAJY, USD, dan Amikom Yogyakarta.

Beberapa kampus langsung mengambil langkah antisipasi menghadapi gelombang unjuk rasa. Wakil Rektor UGM, Dr. Arie Sujito mengatakan, Universitas Gadjah Mada (UGM) memutuskan perkuliahan daring sementara pada 1–4 September 2025.

“Langkah ini untuk meminimalisir risiko, tetapi aktivitas dosen dan tenaga pendidik tetap berjalan di kampus,” tandan Arie.

Keputusan yang sama juga diambil oleh Rektor UII, Prof. Fathul Wahid. Menurutnya, Universitas Islam Indonesia (UII) akan meliburkan perkuliahan hingga 15 September 2025, karena kalender akademik masih dalam masa jeda.

“Ketika perkuliahan aktif kembali, kampus memastikan perlindungan bagi mahasiswa,” ujar Fathul.

Jaga Nama Baik Jogja

Sri Sultan menegaskan kembali bahwa mahasiswa datang ke Yogyakarta dengan tujuan utama menuntut ilmu. Oleh sebab itu, setiap keputusan kampus harus tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, sembari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Jogja ini dikenal aman dan damai. Jangan sampai gara-gara aksi yang tidak tertata, justru muncul kesan seolah-olah Jogja dalam kondisi tidak kondusif. Itu tidak baik bagi citra kita,” tutur Sri Sultan.

Pertemuan strategis ini juga dihadiri Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam, Pj. Sekda DIY Aria Nugrahadi, serta sejumlah kepala OPD Pemda DIY.  

Adapun pimpinan 10 perguruan tinggi di DIY yang menghadiri pertemuan ini, yaitu pimpinan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN).

Kemudian, ada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY).

Juga, Universitas Sanata Dharma (USD), dan Universitas Amikom Yogyakarta. Hadir pula Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam, Pj. Sekda DIY Aria Nugrahadi, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemda DIY.

Dengan adanya konsolidasi tersebut, Pemda DIY berharap sinergi antara pemerintah, kampus, dan masyarakat mampu menjaga keseimbangan: aspirasi tetap tersalurkan, namun kegiatan akademik dan keamanan kota tetap terjaga. (*)