TIMES JOMBANG, JOMBANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jombang menyerukan agar Pemkab Jombang menunda pengadaan motor untuk Kepala Desa (Kades) se-Jombang.

FPKB mendorong Pemkab Jombang untuk lebih mengutamakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan perangkat desa sebagai salah satu prioritas utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Seruan itu disampaikan FPKB dalam rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD 2026, yang digelar di Gedung DPRD Jombang pada Kamis, (13/11/2025).

Dalam pandangan fraksi, perangkat desa disebut sebagai ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga peningkatan kesejahteraan mereka menjadi hal yang sangat mendesak.

“Kesejahteraan perangkat desa tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran, tetapi sebagai bentuk investasi sosial dan kelembagaan yang sangat penting. Dengan kesejahteraan yang layak, mereka akan lebih optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Anas Burhani, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jombang, dalam rapat tersebut.

Ajakan Fokus pada Kesejahteraan, Bukan Sarana Baru

Selain mengapresiasi kinerja Pemkab Jombang dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, FPKB juga memberikan sejumlah catatan strategis terhadap arah kebijakan belanja daerah tahun depan. Salah satu poin penting adalah usulan penundaan pengadaan sepeda motor dinas bagi Kepala Desa pada tahun 2026.

Menurut Anas, langkah itu bukan bentuk penolakan terhadap peningkatan sarana operasional pemerintahan desa, tetapi lebih kepada penyesuaian dengan kebutuhan yang lebih mendesak serta kondisi fiskal daerah saat ini.

“Anggaran untuk pengadaan sepeda motor dinas bisa dialihkan sementara ke program yang lebih berdampak langsung, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa, tunjangan kesejahteraan, atau insentif kinerja. Ini akan jauh lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Dorongan Penguatan Kapasitas dan Digitalisasi Desa

FPKB juga mendorong Pemkab Jombang untuk memperkuat program pembinaan dan pelatihan bagi perangkat desa. Anas menilai, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kunci utama keberhasilan berbagai program pemerintah, mulai dari pengelolaan Dana Desa, penurunan angka kemiskinan, hingga digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa.

“Kami berharap pemerintah daerah memperluas pelatihan, pendampingan administrasi, serta penerapan sistem digital dalam pelayanan publik. Aparatur yang profesional akan membawa desa lebih maju dan transparan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, FPKB juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Peningkatan kesejahteraan perangkat desa, kata Anas, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kinerja, tanggung jawab, dan semangat pelayanan.

“Kami berharap Bupati Jombang dapat meninjau kembali prioritas belanja daerah agar lebih berpihak pada masyarakat dan aparatur di tingkat akar rumput. Dengan memperkuat peran desa, kita sebenarnya memperkuat pondasi pembangunan daerah,” tandasnya.

Melalui rekomendasi tersebut, Fraksi PKB berharap kebijakan anggaran tahun 2026 tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia dan kesejahteraan aparatur desa.

“Bagi FPKB, arah pembangunan yang sejati bukan sekadar menambah aset, tetapi membangun manusia dan institusi desa yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Jombang yang inklusif, adil, dan sejahtera,” ucapnya. (*)