Menteri Haji Minta KPK Kawal Ibadah Haji 2026: Pastikan Transparan dan Bebas Korupsi
Menteri Haji Irfan Yusuf minta KPK kawal ibadah haji agar bebas korupsi. Audiensi dengan KPK buka komunikasi untuk pastikan proses haji transparan dan akuntabel sesuai amanat presiden.
JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal dan mendampingi pelaksanaan ibadah haji agar bebas dari segala jenis penyelewengan.
"Kami ingin agar selalu mendapat pendampingan dari KPK untuk memastikan bahwa semua proses yang kita lakukan sesuai dengan aturan, seperti amanat dari presiden bahwa proses haji harus dilakukan secara akuntabel dan transparan," kata Gus Irfan, sapaan akrab Menteri Haji dan Umrah, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025).
Gus Irfan mengatakan audiensi dengan pimpinan KPK juga menjadi momen untuk membuka jalur komunikasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan komisi antirasuah.
"Banyak hal yang kita sampaikan kepada teman-teman di KPK. Pertama, tentu terkait dengan situasi proses haji di kita, kemudian proses bisnis haji yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan," jelasnya.
Pada kesempatan sama, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyambut baik audiensi dari Kementerian Haji dan Umrah dengan KPK untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.
Ia menyatakan KPK siap melakukan pendampingan untuk memastikan penyelenggaraan haji bisa lebih maksimal.
Cahya juga mengatakan KPK sudah melakukan berbagai kajian dan penyelidikan terkait dengan kegiatan haji.
"Harapannya, ke depan proses terkait dengan kepengurusan dan pengelolaan jamaah haji kita ini makin hari makin lebih baik. Jadi, prinsipnya KPK sangat mendukung upaya-upaya persiapan pencegahan dan nantinya juga pada saat pelaksanaannya akan mendukung," tuturnya.
Komisi antirasuah selanjutnya akan memberikan pembekalan dan sosialisasi pencegahan korupsi kepada pegawai di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.
"Supaya juga terus diingatkan khususnya nanti juga pada saat mendekati pelaksanaannya diingatkan sekali lagi bahwa ini adalah tugas yang telah dibiayai negara sehingga diharapkan tidak menerima hal-hal lain yang tidak sah," tuturnya.(*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
