TIMES JOMBANG, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan bahwa proses uji publik untuk penulisan ulang buku sejarah resmi akan dimulai pada 20 Juli mendatang. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama di lingkungan perguruan tinggi.

"Mulai 20 Juli uji publik dimulai di perguruan-perguruan tinggi melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak," jelas Fadli saat dijumpai dalam sebuah forum global di Beijing, China, Jumat (11/7/2025) waktu setempat.

Format Uji Publik
Menurut Fadli, kegiatan ini akan diselenggarakan dalam bentuk seminar dan diskusi terbuka. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan masukan, kritik, dan argumen substantif terkait draft buku sejarah yang sedang ditulis ulang.

Menurutnya, selama ini banyak kritik di media sosial, tetapi seringkali hanya berdasarkan asumsi. Uji publik ini, imbuhnya, jadi kesempatan untuk menyampaikan draf secara resmi.

Proses Penulisan dan Pengawasan
Buku sejarah yang sedang ditulis ulang ini dikerjakan oleh tim sejarawan yang memiliki keahlian spesifik di bidang masing-masing. Seluruh prosesnya diawasi langsung oleh Komisi X DPR RI.

"DPR nanti pasti diundang. Kalau DPR kan memang tugasnya build in sebagai pengawas. Kami sangat menerima supervisi Komisi," tegas Fadli.

Langkah DPR
Sebelumnya, Komisi X DPR telah melakukan serangkaian kegiatan serap aspirasi di tiga universitas:

• Universitas Andalas (Sumatera Barat)

• Universitas Diponegoro (Jawa Tengah)

• Universitas Hasanuddin (Sulawesi Selatan)

DPR juga membentuk Tim Supervisi khusus menyusul munculnya berbagai kontroversi terkait proyek ini.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya tidak mau ada pihak yang merasa dirugikan dari proyek ini, sehingga meminta seluruh proses harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. (*)