JOMBANG – Serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dinilai tidak hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan global yang lebih luas.

Pengasuh Asrama Queen Al Azhar Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans, menyebut eskalasi konflik tersebut dapat mengganggu stabilitas internasional jika terus dibiarkan.

“Serangan tersebut tidak bisa dibenarkan dalam konteks kemanusiaan. Ini bukan soal agama, bukan soal mazhab atau perbedaan ideologi. Ini soal kedaulatan sebuah negara yang diserang,” ujar Gus Hans dalam keterangannya di Jombang, Jumat (6/3/2026).

Gus Hans menilai eskalasi kondisi di timur tengah berpotensi memicu ketegangan global hingga mempengaruhi stabilitas kawasan lain, termasuk Asia Tenggara.

“Kalau konflik ini terus dibiarkan, dampaknya bisa meluas. Bahkan kawasan ASEAN pun bisa terdampak karena stabilitas global ikut terganggu,” kata Gus Hans.

Gus Hans menegaskan bahwa masyarakat internasional harus bersikap tegas terhadap tindakan yang dinilainya sebagai bentuk arogansi kekuatan militer.

“Jika dunia internasional diam saja, maka negara lain bisa menjadi korban berikutnya. Karena itu masyarakat dunia harus mengecam tindakan ini demi menjaga perdamaian global,” tegasnya.

Pria yang juga penggagas Komunitas Jombang Toleran tersebut menilai bahwa fungsi negara dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas internasional dapat terganggu apabila konflik bersenjata terus meningkat.

Desak Presiden Prabowo Keluar dari Board of Peace

Selain mengecam serangan terhadap Iran, Gus Hans juga menyoroti keterlibatan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BoP).

Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut.

“Secara pribadi saya belum melihat dampak positif yang signifikan dari keterlibatan Indonesia di Board of Peace. Karena itu saya berharap Presiden Prabowo mempertimbangkan untuk mundur dari forum tersebut,” kata Gus Hans.

Board of Peace (BoP) sendiri merupakan lembaga internasional yang dibentuk untuk mengawasi proses gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta rekonstruksi wilayah konflik, khususnya di Gaza. Indonesia bergabung dalam forum tersebut bersama sejumlah pemimpin dunia sebagai bagian dari upaya mendorong perdamaian global.

Meski demikian, Gus Hans menilai Indonesia perlu mempertimbangkan dampak politik internasional dari keikutsertaan tersebut.

“Presiden tentu memiliki pertimbangan tersendiri ketika memutuskan bergabung. Tetapi kita juga harus melihat bagaimana pandangan negara lain dan bagaimana dampaknya bagi posisi Indonesia di dunia internasional,” ujarnya.

Ia berharap Indonesia tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri yang menjunjung tinggi perdamaian dunia dan kedaulatan negara.

“Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang aktif mendorong perdamaian dunia. Prinsip itu harus tetap dijaga,” ucapnya. (*)