TIMESINDONESIA – Pemerintah Kabupaten Jombang (Pemkab Jombang) menggelar Sosialisasi Kebijakan Perberasan Tahun 2026 di Gedung PKK Kabupaten Jombang, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini digelar sebagai langkah antisipasi menghadapi musim panen raya sekaligus memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga melalui kebijakan harga gabah terbaru dari pemerintah.

Acara tersebut dihadiri Bupati Jombang Warsubi, jajaran Forkopimda, perwakilan Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok tani, Gapoktan, hingga pelaku usaha penggilingan padi.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan capaian membanggakan sektor pertanian Kabupaten Jombang yang berhasil masuk delapan besar daerah penghasil padi terbesar di Jawa Timur.

Berdasarkan data BPS tahun 2025, produksi beras Kabupaten Jombang mencapai 257.942 ton. Sementara kebutuhan konsumsi masyarakat hanya berada di angka 149.237 ton.

“Artinya, Jombang mengalami surplus beras sebesar 108.705 ton. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya,” ujar Warsubi.

Menurutnya, peningkatan produksi tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan modernisasi dan mekanisasi pertanian yang selama ini terus didorong pemerintah daerah bersama para petani.

Meski demikian, Warsubi mengingatkan bahwa surplus besar juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait penyerapan hasil panen agar harga gabah tidak jatuh saat musim panen raya.

“Tantangannya sekarang adalah memastikan gabah petani terserap maksimal dan tidak dipermainkan oleh spekulan,” tegasnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram.

Kebijakan terbaru ini juga menerapkan sistem “Any Quality”, yakni pembelian gabah tanpa potongan kualitas atau rafaksi harga yang selama ini kerap menjadi keluhan petani.

“Kebijakan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi petani. Saat panen raya, Bulog hadir menyerap hasil panen dengan harga yang layak agar petani mendapatkan keuntungan yang wajar,” tambah Warsubi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, Bambang Sriyadi, menegaskan bahwa sektor perberasan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Tata kelola pangan yang baik menjadi fondasi utama kedaulatan pangan. Tahun 2026 fokus kita adalah memperkuat ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan pangan,” jelas Bambang.

Selain memperkuat sektor perberasan, Pemkab Jombang juga mendorong pengembangan pangan lokal sebagai langkah diversifikasi konsumsi masyarakat agar tidak bergantung pada satu komoditas saja.

Dalam sosialisasi tersebut, pemerintah memastikan Bulog Kancab Mojokerto siap menyerap hasil produksi petani Jombang guna memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Selain itu, sinergi data antara BPS dan Dinas Pertanian juga terus diperkuat agar kebijakan pangan yang diterapkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.

Kegiatan ditutup dengan diskusi panel bersama narasumber dari Bulog dan BPS guna menyamakan persepsi teknis terkait pelaksanaan kebijakan harga gabah dan penyerapan hasil panen di Kabupaten Jombang. (*)