Jombang – Fenomena oknum yang mengaku-ngaku sebagai jurnalis atau sering disebut "wartawan bodrex" kian meresahkan institusi pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Jombang (PWI Jombang) menggelar pelatihan khusus bagi humas SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Kabupaten Jombang pada Jumat (13/2/2026).

Kegiatan bertajuk “PWI Jombang Goes to School, Safari Edukasi Jurnalistik” ini dilaksanakan di Aula SMKN 3 Jombang, bekerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Wilayah Jombang.

Menjaga Marwah Profesi dan Melindungi Sekolah

Ketua PWI Jombang, Muhammad Mufid, menegaskan bahwa agenda ini lahir dari banyaknya laporan kepala sekolah yang merasa terintimidasi oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan kedok jurnalistik.

“Atas dasar menjunjung tinggi profesi wartawan dan banyaknya keresahan dari instansi terutama lembaga pendidikan, kami menggandeng Cabdindik untuk mengedukasi serta berdiskusi bagaimana cara menghadapi oknum-oknum yang mengaku wartawan, yang tujuannya bukan mencari berita tapi meminta sesuatu,” ujar Mufid.

Navigasi Hukum dan Verifikasi Dewan Pers

Dalam sesi materi, Redaktur Beritajatim.com, Yusuf Wibisono, membedah aspek hukum dalam menghadapi tekanan media. Ia menekankan pentingnya membedakan media yang terverifikasi Dewan Pers dengan media abal-abal.

Baca juga

Tinjau Lokasi Muktamar ke-35 NU, Rais Aam PBNU Sowan ke PP Bahrul Ulum Tambakberas

“Kalau terverifikasi Dewan Pers dan ada dugaan pelanggaran kode etik, maka laporkan ke Dewan Pers agar diselesaikan melalui mekanisme yang ada. Tapi kalau tidak terverifikasi dan ada unsur pidana, bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum dengan bukti yang kuat, dan memenuhi unsur pidana,” jelas Yusuf.

Ia juga mengingatkan humas untuk tetap tenang dan profesional. Yusuf menegaskan bahwa unggahan pribadi di media sosial bukanlah produk jurnalistik. “Kalau kita merasa dirugikan oleh unggahan pribadi, bisa menggunakan mekanisme Undang-Undang ITE dan melapor ke APH,” tambahnya.

Revitalisasi Media dan Branding Sekolah

Selain aspek perlindungan hukum, pelatihan ini juga mendorong sekolah untuk lebih proaktif dalam mengelola informasi internal. Saiful Mualimin, jurnalis JTV, menyarankan sekolah memiliki media resmi yang dikelola profesional sebagai benteng informasi.

“Sekolah harus punya wadah informasi yang jelas dan resmi. Itu penting agar publik tidak bingung dan sekolah punya referensi yang bisa dirujuk kapan saja,” kata Saiful.

Baca juga

MAU Wahab Hasbullah Tambakberas Sediakan Penginapan Gratis untuk Muktamirin

Senada dengan itu, Muhammad Syafi’ dari Kompas.com menyoroti pentingnya school branding. Menurutnya, transparansi informasi melalui konten kreatif akan mempersempit ruang gerak oknum yang berniat buruk.

“Kalau branding sekolah kuat, transparan, dan informatif, maka ruang untuk intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan semakin sempit,” tegas Syafi’.

Dukungan dari Dinas Pendidikan

Inisiatif PWI Jombang ini mendapat apresiasi penuh dari Kasubag TU Cabdindik Wilayah Jombang, Ulil Muamar. Ia berharap para humas sekolah kini lebih percaya diri dan tidak lagi merasa tertekan saat menghadapi pihak luar.

“Sekolah memang perlu dibekali pemahaman seperti ini. Jangan sampai karena ketidaktahuan, kemudian merasa takut atau tertekan saat menghadapi oknum yang mengatasnamakan wartawan,” pungkas Ulil. (*)