JOMBANG – KH Irfan Yusuf atau Gus Irfan menegaskan harapannya agar pelaksanaan Muktamar NU (Nahdlatul Ulama) tahun ini berjalan bersih dari praktik politik uang maupun campur tangan partai politik.

Dalam keterangannya pada Sabtu (28/3/2026), Gus Irfan yang juga menjabat sebagai Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia menekankan pentingnya menjaga independensi organisasi dalam menentukan kepemimpinan.

“Saya berharap muktamar NU bebas dari dua hal, yaitu money politic dan partai politik. Kita ingin proses penyusunan pengurus PBNU tidak didasarkan pada praktik politik uang, dan tidak ada intervensi dari partai politik,” ujarnya.

Putra KH Yusuf Hasyim tersebut menambahkan bahwa NU sebaiknya diberi ruang untuk menentukan arah kepemimpinannya secara mandiri tanpa pengaruh eksternal, termasuk dari kekuatan politik.

Baca juga

Tinjau Lokasi Muktamar ke-35 NU, Rais Aam PBNU Sowan ke PP Bahrul Ulum Tambakberas

“Biarkan NU bekerja dengan sendirinya tanpa dicampuri oleh partai politik, apa pun itu. Walaupun saya sendiri kader partai,” katanya.

Terkait figur yang layak memimpin NU ke depan, Gus Irfan enggan menyebut nama tertentu. Ia menilai banyak tokoh yang memiliki kapasitas, namun yang paling utama adalah memastikan prosesnya berlangsung bersih.

“Kita tidak bicara sosok. Banyak tokoh yang layak. Yang terpenting adalah bebas dari money politik dan intervensi partai,” tegasnya.

Cucu dari Pendiri NU Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari ini juga menyoroti mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.

Baca juga

MAU Wahab Hasbullah Tambakberas Sediakan Penginapan Gratis untuk Muktamirin

Menurutnya, sistem voting memiliki potensi rawan praktik politik uang. Karena itu, ia menilai model Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) bisa menjadi alternatif yang lebih baik.

“Saya pikir AHWA bagus, atau bisa juga ada usulan lain. Yang penting mekanismenya mampu memangkas praktik money politik,” pungkasnya. (*)