JOMBANG – DPRD Jombang mengapresiasi keberhasilan Pemkab Jombang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 13 tahun berturut-turut.

Namun, capaian prestisius tersebut diingatkan agar tidak hanya menjadi keberhasilan administratif semata, melainkan harus mampu diwujudkan dalam pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menilai raihan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah tersebut menunjukkan konsistensi Pemkab Jombang dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi. Tidak mudah mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut. Artinya, ada komitmen kuat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah," ujar Hadi Atmaji saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

Meski demikian, politisi yang juga memimpin lembaga legislatif daerah tersebut mengingatkan bahwa keberhasilan laporan keuangan harus berjalan seiring dengan kualitas pembangunan dan pelayanan publik.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan keuangan yang baik, tetapi juga manfaat nyata dari setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah.

"Akuntabilitas anggaran harus tercermin dalam hasil pembangunan. Mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga program pemberdayaan masyarakat harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga," tegasnya.

Hadi memastikan DPRD Jombang akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah agar setiap anggaran yang dialokasikan mampu memberikan hasil optimal dan tepat sasaran.

Menurutnya, pengawasan yang efektif menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kami akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan agar sesuai perencanaan dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Jombang," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Jombang kembali menerima opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Jombang Warsubi dan Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Timur pada 29 Mei 2026.

Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-13 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Kabupaten Jombang.

Bupati Warsubi: WTP Adalah Amanah untuk Terus Berbenah

Bupati Warsubi menyampaikan penghargaan kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja menjaga tata kelola keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan tahunan, melainkan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPK.

"Alhamdulillah, Jombang kembali meraih opini WTP. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah serta dukungan berbagai pihak yang terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ujar Warsubi.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta pengawasan pembangunan.

Meski kembali meraih opini tertinggi, Pemkab Jombang berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan BPK.

Ke depan, Pemkab Jombang akan memperkuat tata kelola keuangan melalui optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan efisiensi belanja, serta pengawasan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran.

Warsubi menegaskan bahwa tujuan utama dari pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya memperoleh opini WTP, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Tujuan akhirnya bukan sekadar laporan keuangan yang baik, tetapi bagaimana setiap program pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang secara nyata dan berkelanjutan," ucapnya. (*)