TIMES JOMBANG, JOMBANG – Akhir tahun 2025 menjadi babak yang tak pernah dibayangkan oleh warga Nahdlatul Ulama. Organisasi yang telah memasuki abad kedua itu justru diguncang oleh konflik internal tingkat pusat. Saling melempar surat berkop PBNU beredar di publik, memperlihatkan ketegangan antara jajaran Syuriah dan Tanfidziyah. 

Bagi nahdliyin akar rumput, tontonan ini lebih dari sekadar memprihatinkan. NU yang selama ini menjadi benteng moderasi dan kemaslahatan umat, mengapa sampai terseret dalam pertikaian yang sejatinya bisa diselesaikan secara musyawarah?

Saya teringat pada satu pelajaran penting ketika masih aktif di PMII Undar sekitar tahun 2017, PBNU selalu mengajarkan tabayun. Bahkan ketika masalah besar muncul, penyelesaiannya dimulai dengan pendekatan sederhana ngopi bareng, ngobrol dari hati ke hati, menyamakan persepsi, dan menurunkan ego. Tetapi dalam kasus hari ini, spirit tabayun seakan tertinggal di ruang nostalgia. Konflik justru diramaikan di ruang publik, yang hanya menjadikan permasalahan tambah pelik.

Gus Ulil Abshar Abdalla menyebut bahwa persoalan ini salah satunya berkaitan dengan ketidaksepahaman antara Ketua Umum dan Sekjend terkait tambang. Jika benar demikian, betapa ironisnya NU yang lahir dari perjuangan ulama untuk membela rakyat, membidani lahirnya NKRI kini justru diuji oleh persoalan duniawi. Dalam istilah Jawa, ini sedang bengkerengan, perselisihan kecil yang membesar karena ego dan kurangnya ruang musyawarah.

Padahal, ketika kita berbicara soal tambang, problemnya tidak sesederhana urusan untung-rugi di atas kertas. Tambang membawa potensi mudharat besar yang tak bisa dikesampingkan, terlebih bagi organisasi sebesar NU. 

Tambang identik dengan kerusakan lingkungan seperti hutan yang gundul, air tanah yang tercemar, udara yang tercampur debu beracun, dan tanah yang kehilangan kesuburannya. Luka ekologis ini tidak sembuh dalam waktu dekat.

Tambang juga sering memicu konflik sosial di akar rumput, sengketa lahan dengan warga, gesekan antar kelompok masyarakat, atau kecemburuan sosial akibat distribusi manfaat yang tidak merata. Bila NU terlibat di dalamnya, konflik tersebut akan membawa nama baik organisasi. Ada pula risiko masuknya budaya kapitalisme ke dalam ruang keagamaan. 

NU yang selama ini dikenal sebagai rumah spiritual umat bisa terjebak dalam pusaran kepentingan ekonomi dan politik. Di era media sosial, sedikit gesekan saja bisa memantik gelombang opini negatif. NU dapat dicitrakan sebagai organisasi yang tergiur materi dan abai terhadap nilai-nilai perjuangan para mu’assis.

Pada sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa ada manfaat besar yang dapat diperoleh dari konsesi tambang. NU membutuhkan kemandirian finansial untuk mengembangkan pesantren, sekolah, universitas, rumah sakit, dan berbagai amal usaha lainnya. 

Pendapatan dari tambang dapat menjadi sumber dana yang signifikan. Jika dikelola dengan benar, tambang juga bisa menjadi peluang pemberdayaan masyarakat lokal. Menciptakan lapangan pekerjaan, bahkan menjadi contoh pengelolaan tambang yang beretika dan berkelanjutan.

Dengan kata lain, tambang memiliki dua wajah. Satu sisi menawarkan potensi maslahat, sisi lain menyimpan risiko mudharat yang besar. Karena itu, NU harus menemukan pijakan moral dan operasional yang kokoh sebelum melangkah lebih jauh. 

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki peluang untuk menawarkan model yang berbeda dari praktik tambang yang selama ini banyak dikritik. Seperti tambang berbasis theologi, yang dalam praktiknya memegang teguh dalil-dalil ketuhanan. Inilah saatnya PBNU kembali menegakkan marwah organisasi.

Nahdlatul Ulama seharusnya bisa menjadi pelopor konsep tambang berkeadilan, memperkenalkan model pengelolaan yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi memprioritaskan pelestarian alam, rehabilitasi lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Hasilnya harus kembali kepada umat dengan program beasiswa untuk anak pesantren, pembangunan sekolah dan universitas, penguatan layanan kesehatan dan program mashlahat yang lainnya.

Yang harus dijaga adalah nama baik para kiai. Sehebat apa pun pertarungan argumen, jangan sampai NU kehilangan adab. Hormat kepada ulama dan kesopanan dalam bermusyawarah adalah warisan terbesar yang harus tetap dijaga. 

Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki pegangan aturan organisasi dan juga dawuh dari para kiyai sepuh. NU perlu kembali pada AD/ART sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan konflik. Tidak ada persoalan yang terlalu besar jika dibawa ke meja musyawarah.

Kini NU berada pada persimpangan sejarah. Tali tambang dalam logo NU bukanlah simbol pertaruhan konsesi, tetapi lambang ukhuwah yang mengikat. Konflik tambang ini hanyalah urusan duniawi. NU adalah amanat spiritual yang diwariskan para ulama untuk dirawat, bukan dipertaruhkan. 

Jika para pemimpin NU mampu menurunkan ego, menghidupkan kembali semangat tabayun, dan menempatkan kemaslahatan umat di atas segalanya, maka NU tidak hanya akan selamat dari badai konflik ini tetapi justru akan tumbuh semakin kokoh sebagai mercusuar moral bangsa. 

NU bukan sekadar organisasi. Ia adalah warisan sejarah, amanat para ulama, dan cahaya peradaban. Dan cahaya itu terlalu suci untuk diredam oleh sengketa tambang.

***

*) Oleh : Muhammad Najihul Huda, M.Pd., Ketua Ranting Ansor Morosunggingan, Peterongan, Jombang dan Dosen Universitas Darul 'Ulum Jombang.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.