TIMES JOMBANG, SURABAYA – Kabar jika Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) adalah Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur, dibantah Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah.

Dia menegaskan bahwa Novi bukanlah kader PKB. Ini karena di laman Wikipedia, NRH tertulis sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jatim 2021-2026.

"Tidak ada nama Novi dalam struktur kepengurusan DPW PKB Jatim," tandas Anik saat dihubungi TIMES Indonesia, Senin (10/5/2021). 

Bahkan, Anik juga memberikan video saat Novi justru mengaku sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

"Keberadaan Novi sebagai kader PDIP kita ketahui dari pengakuan Novi sendiri dalam pidato dia di forum resmi PDIP Nganjuk yg beredar luas di media sosial," imbuh Anik. 

Kendati demikian, Anik mengaku bahwa Novi memang pernah mengajukan diri sebagai Kader PKB namun tidak diakomodir. 

"Novi memang pernah mengharap masuk dalam kepengurusan DPW PKB. Tetapi tidak diakomodir karena dia sebagai Kader PDIP dan kita menghargai pilihannya sebagai Kader PDIP. Karenanya dia bukan Kader PKB," tegasnya lagi. 

Diberitakan sebelumnya, petugas KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dengan OTT KPK terhadap Bupati Novi Rahman Hidayat.

Selain melakukan penggeledahan, beredar kabar pula ada sejumlah pejabat dan lurah yang ikut diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Benar, KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi wartawan, Senin (10/5/2021).

Menurut informasi yang diterima penangkapan tersebut terkait dengan jual-beli jabatan di Pemkab Nganjuk. Penangkapan Novi Rahman Hidayat dilakukan kemarin malam sekitar pukul 23.00 WIB. Dan PKB Jatim membantah jika Bupati Nganjuk itu adalah kader partai. (*)