TIMES JOMBANG – Teori Prabowonomics hingga saat ini masih dianggap sebagai konsep yang artifisial. Ide mengenai ekonomi berkeadilan dan peduli rakyat belum terealisasi dan masih sebatas wacana. 

Hal ini disampaikan oleh Yusron Aminulloh, Ketua Bidang Bisnis, UMKM, dan Pedesaan ICMI Jawa Timur, dalam sebuah diskusi pakar yang digelar di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR) pada Minggu malam (23/3/2025) kemarin.

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting, seperti Dr. Ulul Albab, Ketua ICMI Jatim, Prof. Badri Munir, Direktur Sekolah Pascasarjana UNAIR, serta tokoh akademisi lainnya seperti Prof. Daniel M. Rosyid, Prof. Muchlas Samani, dan Prof. Ali Mufrodi.

Dalam paparannya, Yusron menegaskan bahwa pemerintah cenderung mengambil alih tugas dan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini, menurutnya, tidak hanya merugikan dari segi sosiologis, tetapi juga secara psikologis melemahkan semangat dan daya juang masyarakat.

Sebagai contoh konkrit, Yusron yang merupakan CEO DeDurian Park Wonomosalam Jombang menyebut program Makan Siang Gratis yang menurutnya justru akan mematikan ribuan kantin sekolah dan pedagang kaki lima yang biasanya mengandalkan penjualan kepada siswa.

Ia menilai bahwa program ini tidak hanya mengurangi uang beredar di masyarakat, tetapi juga akan memperkuat kapitalisme yang dikendalikan oleh negara.

“Makan siang gratis akan membunuh ribuan kantin sekolah dan pedagang kaki lima di sekitar sekolah. Uang yang seharusnya menyebar secara merata justru terpusat, menciptakan kapitalis berbaju negara,” tegas Yusron dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Senin (24/3/2025).

Yusron juga mengkritik implementasi program Sekolah Rakyat yang menurutnya akan merugikan ribuan sekolah swasta kecil dan pesantren dhuafa. Ia berpendapat bahwa semangat para pejuang pendidikan di lembaga-lembaga tersebut akan terganggu karena negara mengambil alih peran mereka menggunakan uang rakyat.

Lebih lanjut, Yusron mengingatkan akan beban sejarah jika muncul sekolah yang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Ia merasa prihatin jika anak-anak tersebut akan dicap sebagai "anak miskin" hanya karena mereka dikumpulkan dalam satu asrama atau sekolah khusus.

"Kasihan anak-anak itu kalau sampai distempel sebagai anak miskin dan dikumpulkan dalam satu asrama atau sekolah khusus," tambahnya.

Yusron juga menekankan pentingnya menjaga tradisi di mana anak-anak dari keluarga tidak mampu masih bisa diterima di sekolah negeri secara gratis atau ditampung di pesantren oleh para kiai tanpa biaya. Menurutnya, tradisi ini harus terus dipertahankan, agar semua anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang sukses tanpa memandang latar belakang ekonomi.

“Semoga konsep dan program yang diluncurkan oleh pemerintah dapat lebih berpihak kepada masyarakat tanpa merusak ekosistem ekonomi kecil yang sudah ada, serta tetap mempertahankan semangat keadilan sosial dalam bidang pendidikan dan ekonomi,” harap Yusron. (*)