TIMES JOMBANG, MOJOKERTO – Komite Komisi Digital atau KKD Kota Mojokerto resmi dikukuhkan, Kamis (7/12/2023). Mereka dikukuhkan oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari di Shaba Mandala Madya, Pemerintah Kota Mojokerto, Kamis (7/12/2023).

Puluhan Pengurus KKD ini berlatar belakang pemerintah, TNI, Polri, jurnalis, akademisi, LSM, kejaksaan, berbaur menjadi satu. Kala pengukuhan, mereka kompak mengenakan seragam abu kehijauan. 

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto selalu mendukung target dan tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahwa dalam indeks literasi digital ini terdapat barometer kecapakan digital. Diantaranya adalah etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. 

“Semangat kita mendukung tujuan dan target apa yang akan dituju oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan peningkatan indeks literasi digital,” ungkap Ning Ita, sapaannya, Kamis (7/12/2023).

Wali Kota Mojokerto berharap dengan dibentuknya KKD ini mampu menjaga kondusifitas dan keamanan daerah. Utamanya dalam menghadapi tahun politik 14 Februari 2024 mendatang. 

“Kami pemerintah Kota Mojokerto berharap tentunya Pemilu tanggal 14 Februari 2024 nanti menjadi Pemilu yang damai, pemilu dingin, adem, tanpa ada perpecahan dan gesekan,” terangnya. 

“Semua itu bisa kita antisipasi dengan mencegah munculnya berita-berita hoaks, baik yang disebar melalui media digital maupun media lainnya,” sambung Ning Ita.

Ning Ita berharap agar peran KKD Kota Mojokerto yang strategis ini mampu mengamankan dan mensukseskan Pemilu damai 2024. 

Terpisah, Ketua KKD Provinsi Jawa Timur, Arif Rahman menyampaikan bahwa KKD Jawa Timur menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia. Ini menjadi inisiatif bersama mewujudkan kecapakan digital di Jawa Timur. 

“KKD ini menjadi sangat dibutuhkan mengingat saat ini kita memasuki tahun politik yang memasuki tahapan kampanye,” kata Arif.

Arif menyatakan di tengah era tsunami informasi saat ini mengaca pada Pemilu 2014, 2017, dan 2019 penuh dengan polarisasi. Banyak narasi-narasi perpecahan. Penuh dengan narasi-narasi membelah anak bangsa. 

“Ini sangat berbahaya dan dapat memicu disintegrasi bangsa. Inilah yang menjadi semangat KKD bahwa Komunitas Digital di Indonesia sudah sangat masif menyentuh angka 160 juta pengguna media sosial. Ini menjadi tantangan, bertebaran informasi dan apabila tidak kita waspadai menjadi konflik sosial,” katanya. 

Arif mengutarakan bahwa Indonesia ingin mencapai Indonesia Emas 2045. Bahwa untuk mampu menuju itu, Indonesia harus mampu mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi 7 persen. 

“Maka butuh syarat, dimana syaratnya adalah trust, antara pemerintah, masyarakat, dan institusi-institusi negara. Transaksi dan aktivitas ekonomi dapat berjalan ketika saling ada trust,” terangnya. 

Maka, di tengah-tengah tsunami informasi muncul setiap hari informasi pencemaran nama baik, berita hoaks, narasi merugikan, bertebaran di media sosial. “KKD ini hadir sebagai organisasi yang mensinergikan seluruh unsur Pemerintah, TNI, Polri, jurnalis, influencer, relawan, LSM, akademisi, untuk bersama-sama mewujudkan literasi digital, memberikan edukasi masyarakat mengenai kecapakan digital,” pungkasnya. (*)