TIMES JOMBANG, JOMBANG – Upaya serius untuk menekan maraknya kendaraan angkutan barang yang kelebihan muatan dan dimensi (ODOL) kembali dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Jombang, Rabu (4/6/2025)

Polres Jombang bersama lintas instansi menggencarkan sosialisasi program nasional bertajuk "Indonesia Menuju Zero ODOL". Kegiatan ini bukan sekadar operasi biasa. Bertempat di Pos Polisi Kota Jombang, Satlantas menggandeng Dinas Perhubungan (Dishub), Jasa Raharja, Bapenda, hingga Polisi Militer (PM), sebagai bentuk kolaborasi menyeluruh demi menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan infrastruktur jalan yang lebih awet.

Dalam kegiatan tersebut, sedikitnya delapan hingga sembilan truk dengan muatan berlebih diberhentikan untuk diberikan pembinaan langsung di tempat. Para sopir tak langsung ditilang, namun menerima surat teguran agar segera melakukan penyesuaian sesuai aturan.

"Kendaraan ODOL bukan hanya melanggar, tapi juga berbahaya. Truk yang kelebihan muatan cenderung tidak stabil dan jadi pemicu kecelakaan. Selain itu, ODOL juga mempercepat kerusakan jalan dan menyebabkan kemacetan," jelas Iptu Rita Puspitasari, Kasatlantas Polres Jombang, saat memimpin kegiatan.

Ia menambahkan, selama masa sosialisasi hingga 13 Juli 2025, pendekatan yang dilakukan masih persuasif. Namun setelah itu, penindakan akan diberlakukan tegas bagi para pelanggar.

Di sisi lain, Kepala Dishub Jombang, Budi Winarno, menjelaskan bahwa ketentuan batas muatan dan ukuran kendaraan sudah diatur melalui hasil uji KIR. Kendaraan yang dimodifikasi hingga melebihi ukuran standar akan langsung masuk kategori over dimension, sementara beban berlebih diklasifikasikan sebagai over loading.

"Dari hasil pemeriksaan lapangan, masih banyak kendaraan berat yang tidak sesuai spesifikasi. Ini akan jadi bahan evaluasi kami menjelang penindakan," terang Budi.

Program "Zero ODOL" bukan hanya menertibkan sopir truk, tapi juga menyasar para pemilik armada agar sadar pentingnya keselamatan dan keberlanjutan jalan raya. Kerusakan infrastruktur akibat truk ODOL membuat negara merugi hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

Melalui kampanye ini, pemerintah daerah berharap bisa membangun budaya lalu lintas yang lebih disiplin, serta mewujudkan transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan. (*)