TIMES JOMBANG, JOMBANG – Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) III Asosiasi Ma’had Aly Indonesia (Amali) di Pondok Pesantren Tebuireng, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jumat (28/11/2025).

Dalam forum nasional itu, Gus Irfan menegaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat seluruh proses persiapan haji 2026, terutama melalui penataan struktur organisasi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) hingga ke tingkat daerah.

“Setelah pelantikan pejabat eselon I sampai IV pada hari sebelumnya, pagi ini kami juga melantik pejabat vertikal di provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini kami lakukan agar persiapan penyelenggaraan haji 2026 semakin efektif,” ujar Gus Irfan dalam keterangan resmi, Sabtu (29/11/2025).

Gus Irfan mengungkapkan, total sekitar 400 pejabat telah dikukuhkan sebagai pejabat definitif maupun pelaksana tugas. Mereka bertanggung jawab menangani koordinasi teknis haji di wilayah masing-masing.

“Tugas mereka mencakup pendataan jamaah, pengecekan administrasi dan kesehatan, sampai memastikan proses keberangkatan berjalan lancar,” terangnya.

Pemerintah juga melakukan terobosan dengan menambah dua embarkasi baru, yakni di Banten dan Yogyakarta.

“Embarkasi Yogyakarta kami jadikan pilot project. Tidak ada asrama haji baru, tetapi jamaah diberangkatkan melalui hotel yang disiapkan. Jika sukses, model ini bisa diterapkan di daerah lain sehingga negara tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membangun asrama,” jelasnya.

Seluruh proses persiapan haji 2026 dimajukan lebih awal. Pemerintah menargetkan seluruh administrasi jamaah tuntas pada Februari 2026, sementara penerbitan visa rampung pada Maret.

“Jamaah dijadwalkan mulai masuk asrama pada 21 April 2026. Dengan percepatan seperti ini, kita berharap keberangkatan lebih tertata,” ujar Gus Irfan.

Terkait istitha’ah kesehatan, pemerintah mengingatkan jamaah untuk menjaga kondisi fisik. Otoritas Arab Saudi disebut akan menerapkan pemeriksaan kesehatan tambahan saat kedatangan.

“Kalau jamaah dinilai kurang fit oleh otoritas kesehatan Saudi, mereka berpotensi dipulangkan. Kami harap jamaah menjaga kesehatan setelah lolos pemeriksaan dalam negeri,” pesannya.

Sebelumnya, lebih dari 400 pejabat struktural Kemenhaj dilantik secara hybrid dari Masjid Al-Ikhlas, Kantor Kementerian Haji dan Umrah RI, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025). 

Mereka mengisi jabatan Kepala Kanwil, Kepala Kantor Haji dan Umrah di daerah, serta sejumlah posisi teknis lainnya. Melalui penguatan struktur ini, pemerintah berharap penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lebih optimal dan memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah Indonesia. (*)