TIMES JOMBANG, JOMBANG – Memasuki masa pasca 100 hari kerja kepemimpinan Bupati Jombang Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid, DPRD Jombang menegaskan pentingnya memasuki fase baru pembangunan. Fase ini dinilai harus menitikberatkan pada penguatan birokrasi, integrasi program lintas instansi, dan kolaborasi aktif dengan seluruh elemen masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Octadella Bilyta Permatasari, menuturkan bahwa pemerintah daerah kini perlu mengarahkan fokus pada pembenahan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

“Seratus hari pertama adalah momen pembuktian komitmen. Sekarang saatnya bergerak lebih sistematis, menyusun kekuatan birokrasi, menyamakan visi antar lembaga, dan memastikan pembangunan berjalan secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Mbak Della kepada TIMES Indonesia, Selasa (10/6/2025).

Della, sapaan akrabnya, juga mengusulkan pentingnya membangun sistem One Data Base untuk seluruh bidang pelayanan. Menurutnya, sistem ini akan mempercepat kontrol terhadap pelaksanaan program sekaligus meningkatkan efektivitas layanan masyarakat.

“Dengan satu basis data yang terintegrasi, program pembangunan bisa lebih cepat dikontrol, evaluasi bisa dilakukan real time, dan pelayanan ke masyarakat akan jauh lebih masif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Della menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), disertai peningkatan kualitas SDM, penyederhanaan prosedur layanan publik, dan akselerasi digitalisasi layanan menuju terwujudnya Jombang Smart City.

Selain soal birokrasi, DPRD juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi lokal. Della menyebut, optimalisasi peran BUMD sangat strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan UMKM.

“Jika BUMD bisa diberdayakan secara maksimal, maka akan menjadi mesin penggerak ekonomi lokal. Ini juga akan berdampak langsung ke masyarakat,” jelasnya.

Della juga mendorong agar pemerintahan Warsubi–Salman lebih terbuka dan aktif merangkul tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, serta generasi muda dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.

“Partisipasi publik adalah kunci pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kami ingin Pemkab tidak hanya responsif, tetapi juga terbuka terhadap kritik dan aspirasi warga,” tandasnya. (*)