TIMES JOMBANG, JOMBANG – Dalam upaya menyusun arah pembangunan Jombang lima tahun ke depan, Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dari DPRD Jombang menggelar kegiatan bertajuk Konsultasi Publik untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Kegiatan ini digelar di Pondok Pesantren Al Muwaffaqin, Desa Mangunan, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Senin (12/5/2025). Pada dialog publik itu, PKB Jombang menghadirkan berbagai tokoh penting baik di tingkat lokal maupun nasional.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Jombang H. Warsubi, Wakil Bupati KH. Salmanuddin Yazid, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Abdul Halim Iskandar, serta anggota DPRD Jatim Ahmad Athoillah. Sementara itu, Kartiyono, Anggota Fraksi PKB DPRD Jombang bertindak sebagai pemateri utama.

Dalam sambutannya, Bupati Jombang H. Warsubi menyambut baik kegiatan ini. Menurutnya, partisipasi publik dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sangat penting agar kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.

“Masukan dari masyarakat seperti ini akan menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ungkap Warsubi dalam keterangan yang diterima TIMES Indonesia, Senin (19/5/2025).

Serap Aspirasi Langsung dari Warga

Sejumlah tokoh masyarakat dan kepala desa menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian di wilayahnya masing-masing. Salah satunya Kepala Desa Ploso, Nining Permatasari, menyoroti tidak adanya saluran drainase pada pembangunan jalan rabat beton, serta persoalan PJU yang belum terselesaikan.

“Kami juga prihatin terhadap keberadaan lahan seluas 14–18 hektar di desanya yang dikuasai satu perusahaan namun belum optimal dalam menyerap tenaga kerja,” ungkapnya.

Kartiko, seorang tokoh kebudayaan, menyuarakan keprihatinannya atas stereotip negatif terhadap komunitas pesilat yang kerap dikaitkan dengan peningkatan kriminalitas. Ia meminta pemerintah lebih bijak dalam menangani masalah tersebut.

Dari Desa Gebangbunder, Kades Basuki mengusulkan pelebaran jalan Munungkerep-Lamongan dan normalisasi saluran sekunder di Dusun Bunder. Ia juga menyoroti perlunya peremajaan teknologi pompa pengairan dan perbaikan jalan kabupaten sepanjang 450 meter.

Margianto Latif dari Kecamatan Ngusikan mengangkat potensi wisata Kawasan Pucangan yang masih minim perhatian pemerintah, serta akses jalan Kromong-Banyuasin yang masih terisolasi. Ia juga menekankan perlunya pengadaan TPA di setiap desa dan peningkatan kesejahteraan guru TPQ-Madin.

Sorotan Infrastruktur hingga Ketimpangan Sosial

Supandi, Kepala Desa Plabuhan, mengusulkan perbaikan sistem distribusi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran dan tidak dikuasai oleh ‘orang dalam’. Ia juga meminta adanya pembatasan usia maksimal bagi aparatur desa seperti BPD dan RT.

Dari Sumberingin, Sekdes Ali Kosim mengusulkan agar program Jombang Mentas dijabarkan lebih konkret dengan pemutakhiran data penerima bantuan agar tidak salah sasaran. Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan jalan provinsi Kabuh-Tapen serta penerangan jalan yang minim.

Sukri, seorang seniman, mengusulkan perlunya regulasi perlindungan cagar budaya, pendirian Rumah Kebudayaan, dan perbaikan regulasi pencairan Siltap perangkat desa. Ia juga menyuarakan pentingnya memperjuangkan tunjangan purna tugas bagi perangkat desa yang pensiun.

Dari sisi pertanian, masukan datang dari petani hutan Manduro yang mengeluhkan sulitnya akses pupuk subsidi di lahan seluas 120 hektar. Jalan usaha tani yang masih terbatas juga membuat ongkos produksi tinggi, apalagi kondisi jalan kabupaten Manduro–Pengampon rusak parah.

PKB Tegaskan Komitmen Dengarkan Suara Rakyat

Kartiyono dalam penyampaian materinya menegaskan bahwa Fraksi PKB berkomitmen menjadikan RPJMD sebagai dokumen hidup yang lahir dari suara rakyat. 

“Kami tidak ingin RPJMD hanya menjadi dokumen formal. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebutuhan dan aspirasi masyarakat benar-benar tercermin dalam arah pembangunan lima tahun ke depan,” ujarnya.

Melalui forum konsultasi ini, Fraksi PKB DPRD Jombang berharap bisa mengawal proses perencanaan pembangunan agar tidak hanya top-down, melainkan juga bottom-up – tumbuh dari kebutuhan dan keinginan masyarakat Jombang itu sendiri. (*)